Gossip tentang gonjang-ganjing harga minyak goreng cukup menyita dan menguras tenaga para aparatur pemerintah. Dan inilah, sebuah pandangan tentang penanggulangan harga minyak goreng. Dimana banyak kebijakan yang diambil dari penetapan harga tertinggi, sidak ke pasar-pasar, dan lain sebagainya.
Itu menunjukkan bahwa pemerintah serius kalang kabut, dimana negara ini penghasil kelapa sawit yang besar sebagai bahan pokok pembuatan minyak goreng sawit, dan kelapa(yang sebagai bahan pokok minyak kelapa) pun banyak terdapat di negeri kepulauan ini, namun menyisakan rasa pahit terhadap tingkat ketinggian harga minyak goreng kemasan dan curah, diperparah lagi harga yang ada di pasaran kita, lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga, yang mereka mengimport dari negara kita yang tercinta ini.
Maka banyak ocehan yang tidak penting mengomentari status harga yang mengingkari sumber daya alam yang melimpah ruah, dari ujung Sumatera sampai pucuk Papua. Himbauan yang tak masuk akal pun mendermakan situasi tambah parah, semisal anjuran menggoreng menggunakan metode yang sangat unik, yaitu menggoreng dengan air! Dan waw itu sangat cerdas dan cermat sebagai seorang yang hanya bisa suruh asisten rumah sehingga tak tau efek dari anjuran nya. Dan masih banyak seabreg lagi hal yang menyulut api kewarasan kita sebagai manusia.
Lantas, berita terbaru menyangkut kelangkaan minyak goreng di Indonesia disebabkan oleh adanya ekspor besar-besaran. Sehingga keadaan stok minyak yang harusnya cukup melimpah, banyak dibuang keluar negeri. Dan pengeksporan minyak inipun disinyalir sebagai salah satu alasan mengapa harga tinggi. Pengutamaaan ekspor minyak goreng pun digossipkan ada terjadi tindak korupsi dan mengarah ke the Rasans, sebagai alasan untuk penundaan pemilu 2024 mendatang.
Tapi yang pasti, melalui Keputusan paduka Presiden Joko Widodo, yang ditetapkan bahwa mulai 28 April 2022 hingga batas yang akan ditentukan belakangan, melarang ekspor minyak goreng dan berikut bahan bakunya. Tujuan dari paduka Presiden, agar supaya masyarakat bisa dapat angin segar akan harga Minyak Goreng, dan ketersediaan atau stok kembali melimpah ruah.
Langkah yang diambil pemerintah melalui kebijakan Presiden ini bisa diterima dengan lapang dada oleh beberapa pengusaha besar yang bergerak di seputaran aliran minyak goreng. Dari hulu ke hilir, dan akan patuh seperti yang diungkapkan oleh beberapa perwakilan dari pengusaha minyak goreng.
Akan tetapi, nantinya berjalan seperti apa, belum tahu. Karena bukan pesimistis, namun seperti kata cocoklogi mengatakan, maling itu lebih pintar dari polisi. Jadi harapan indah wong cilik bisa tersumbat dengan adanya Kepres tersebut.
Dan perlu digarisbawahi, bahwa politik yang dianut oleh Indonesia itu adalah politik yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Jika kebijakan pemerintah dinamakan sebagai sebuah uji kompetensi dasar sebagai pandangan pemerintahan yang pro wong cilik, maka buaian mimpi tentang penstabilan harga minyak goreng ini akan menjadi langkah politik yang sangat elegan dan mewah berkelas.
Itu disebabkan, bahwa minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang sangat banyak dikonsumsi oleh wong cilik yang sering mereka dengungkan di telinga. Jika dalam waktu singkat, penghentian ekspor minyak goreng beserta bahan bakunya dapat dirasakan secara signifikan. Namun jika hanya seperti janji-janji mentah yang lain seperti yang katanya tidak akan menaikan harga BBM namun kenyataannya sangat memilukan, bukan?
Indonesia yang direncanakan oleh para pendahulu bangsa ini, adalah Rakyat menjadi pihak yang selalu diutamakan melebihi pihak kantong-kantong jas busuk atau segelintir orang saja. Hal itu pun seyogyanya seperti yang dicita-citakan pendahuluan bangsa, yaitu mementingkan rakyat yang telah memilih nya menduduki kursi empuk, dibandingkan memilih untuk lebih meningkatkan ekspor, yang rakyat kita saja masih sangat butuh.
Di Indonesia, politik diartikan sebagai instrumen untuk mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang pada perkembangannya memang memikirkan kepentingan wong cilik, jika sudah wong cilik tersebut teriak dengan suara serak dan menagis nanah. Dan itu terjadi sebelum rezim ini berkuasa, bahakan dalam beberapa dekade terakhir ini memang rakyat hanya untuk sebagai alat pencari kekuasaan serta menjadi masyarakat kelas nomor dua di negeri sendiri. Itu terbukti dari tindak korupsi yang masih menjadi penyakit menjijikkan di hati para elit, sehingga menyudutkan rakyat kecil di kepentingan paling tidak diperhitungkan.
Sedang semangat Pancasila, sebagai ideologi dasar negara terutama sila keempat, hanya menjadi tepuk tangan dan kaki sebab aksi para akrobatik para elit di gedung dewan yang rencananya mewakili rakyat. Lebih dari itu, kebijakan yang diambil saat tersorot media dengan cara tidur. Sering kali mengundang decak kagum dan bangga memiliki para, yang katanya, wakil dari rakyat tersebut.
Tulisan ini dibuat hanya sebagai pelengkap fitur hiburan di pagi hari saat acara minum kopi yang tak sepahit dulu. Dan itulah, sebuah pandangan tentang penanggulangan harga minyak goreng. Sekian dan terimakasih atas atensi dan kunjungan nya.